Mengenal KJPP: Pengertian, Peran & Tanggung Jawab dan Manfaat

Dalam bisnis properti terdapat beberapa profesi yang berperan antaralain seperti Developer, Kontraktor, Notaris dan KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik).

Artikel ini akan membahas tentang pengertian, peran dan manfaat dari Kantor Jasa Penilai Publik. Fungsi dari Kantor Jasa Penilai Publik sendiri salah satunya adalah mengukur nilai suatu aset seperti rumah dan valuasi perusahaan.

Apa itu KJPP?

KJPP merupakan singkatan dari Kantor Jasa Penilai Publik, merupakan Badan Usaha yang diberikan izin dari Kementrian Keuangan untuk memberikan layanan Penilaian Publik.

Bidang Jasa dari Kantor Jasa Penilai Publik sendiri adalah properti serta penilaian suatu bisnis. Berikut adalah penjelasan terkait kedua bidang jasa tersebut:

1. Bidang Jasa Penilaian Properti

Dalam bidang jasa properti, Kantor Jasa Penilai Publik memiliki beberapa tugas, meliputi:

  • Pengembangan suatu tanah beserta tanah, bangunan dan kelengkapannya.
  • pembangunan atau peralatan yang dibuat menjadi satu untuk digunakan dalam proses produksi
  • peralatan dan perabotan kantor, peralatan militer, serta beberapa alat seperti tranportasi, alat berat, alat komunikasi dan lain-lain.
  • Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Perhutanan dan Pertanian
  • Pertambangan

2. Bidang Jasa Penilaian Bisnis

Sedangkan dalam bidang jasa bisnis, Kantor Jasa Penilai Publik memiliki beberapa tugas, meliputi:

  • perushaan atau entitas bisnis
  • Surat berharga
  • Hak dan Kewajiban perusahaan
  • Aktiva berwujud yang dimiliki oleh perusahaan
  • Opini kewajaran
  • dan lain-lain.

3. Bidang Jasa KJPP Lainnya

Selain kedua bidang jasa properti dan jasa bisnis, Kantor Jasa Penilai Publik juga memiliki beberapa tugas lainnya, antara lain:

  • Menjadi konsultan pengembangan properti
  • Desain Sistem Informasi Aset
  • Pengelolaan properti
  • Studi kelayakan usaha
  • Jasa agen properti
  • Pengawasan pembiayaan proyek.

Peran Serta Kewajiban dari KJPP

Salah satu layanan yang ditawarkan serta dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik adalah penilaian terhadap properti. Biasanya KJPP dalam menjalankan jasanya bekerja sama dengan perbankan untuk menilai suatu aset properti.

Pada prakteknya petugas penilai melakukan beberapa penialain terhadap semua pengajuan aplikasi konsumen Bank, meliputi pinjaman multiguna, pengalihan KPR ke Bank lain dan memperpanjang masa KPR.

Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik bersifat objektik dan untuk biayanya sendiri sangat mahal untuk menggunakan jasanya.

Suatu Kantor Jasa Penilai Publik dalam melakukan penilaian tidak bisa dilakukan sembarangan, semua telah diatur dalam peraturan Kementrian Keuangan.

Dalam peraturan tersebut, Kementrian Keuangan, Kantor Jasa Penilai Publik diharuskan memberikan opini tertulis terkait penilaian suatu aset sesuai dengan standar penilaian yang telah ditetapkan.

Penilai Publik memiliki kode etik tersendiri yaitu Kode Etik Penilai Indonesia, dimana setiap Kantor Jasa Penilai Publik diwajibkan mengikut kode etik tersebut.

Peran lainnya dari Penyedia Jasa Penilai Publik adalah memberikan penilaian terhadap kegiatan pengadan tanah beserta kegiatan pertanahan yang diperuntukan untuk kepentingan umum serta tata ruang lainnya.

Kesimpulannya, Penilai publik yang bertugas sebagai penilai pertanahan meliputi penilaian objek pengadaan tanah dan lain-lain.

Wewenang dari KJPP

Dari data Bulan Maret 2021, Dirjen Pengadan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, saat ini di Indonesia terdapat 96 Kantor Jasa Penilai Publik yang berlisensi untuk menilai suatu aset tanah. Untuk Penilainya sendiri tercata ada sebanyak 295 orang.

Namun, dengan jumlah itu tidak semua penilai aktif dalam pengadaan tanah. Padahal apabila aktif hal tersebut dapat mempercepat proses penilaian tanah dan baik untuk kepentingan umum.

Tanggung jawab dari Kantor Jasa Penilai Publik terbatas pada waktu dan tempat saat audit atau penilaian dilakukan. Dan tanggung jawab KJPP berakhir pada saat laporan tentang aktiva dan lain-lain terkait perusahaan terbit.

Jadi, apabila laporan sudah terbit maka apabila terjadi sesuatu pada perusahaan itu bukan lagi tanggung jawab dari Kantor Jasa Penilai Publik.

Misalnya, Suatu perusahaan A meminta penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik. Penilaian sendiri dilakukan 1 januari sampai 31 januari saat hasil laporan penilaian diterima. Jadi, setelah tanggal 31 Januari apabila terjadi perubahan pada perusahaan A bukan tanggung jawab Penilai Publik.

Terkait jasa penilaian properti, banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan ketika menggunakan jasa Penilai Publik. Seperti salah satunya memberikan informasi pengetahuan dan keterampilan profesional yang dibutuhkan.

Kantor Jasa Penilai Publik juga bertanggung jawab untuk memastikan hasil penilaian dibuat dengan dasar perkembangan dari segi praktek dan teknis penilaian terbaru, begitu pun dengan undang-undang yang berlaku.

Wewenang terakhir Kantor Jasa Penilai Publik pada sisi bidang jasa bisnis adalah menjaga informasi rahasia yang diperoleh dari hasil kerjasama dengan suatu perusahaan.

Dan, Penilai Publik tersebut tidak boleh memberikan informasi kepada pihak lain tanpa izin perusahaan yang terdapat pada laporan. Dan tentunya KJPP tidak boleh menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi atau pihak lainnya.

Manfaat Menggunakan Pelayanan Kantor Jasa Penilai Publik

Manfaat Menggunakan Pelayanan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
Gambar dari Pixabay

Setelah mengenal Apa itu Kantor Jasa Penilai Publik, Peran dan Tanggung Jawab serta wewenang. Pada bagian terakhir ini kita akan membahas tentang manfaat dari penggunaan Jasa Penilai Publik, antara lain:

1. Penilaian Lebih Terukur dan Akurat

Dikutip dari Diponegoro Law Review, saat ini seorang penilai aset sangat diperlukan pada usaha perbankan.

Ketika terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam menilai ini akan mengakibatkan masalah seperti likuidasi yang tersendat, proses lelang aset, dan kesalahan dalam perhitungan penyisihan aktiva produktif.

Pada prakteknya likuidasi suatu aset atau jaminan pinjaman, memiliki harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga pasar sesungguhnya.

Apabila terjadi kesalahan perhitungan akan berpengaruh pada bank, dimana harus menjual aset lebih rendah lagi atau lebih murah dari yang seharusnya didapatkan.

Hal ini juga pasti akan berpengaruh pada kesehatan Bank tersebut karena tidak bisa menutupi kewajiban yang ada.

2. Menilai dengan Dasar Hukum

Kantor Jasa Penilai Publik sebagai pihak ketiga pada suatu jual beli aset atau lainnya, memiliki tanggung jawab dalam hal menentukan nilai aset yang dijadikan sebagai anggunan.

Harga suatu aset atau nilai agunan dilihat oleh Kantor Jasa Penilai Publik berdasarkan beberapa hal seperti status tanah, luas bangunan, letak, batas tanah atau bangunan dan sebagaianya. Contoh, status tanah SHM dan SHGB pasti memiliki nilai yang berbeda di pandangan Penilai Publik.

Penilaiaan yang dilakukan oleh KJPP sendiri harus tunduk pada peraturan yang berlaku dibawah naungan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), yang akan ditinjau oleh Dewan Penilai.

Selain itu Kantor Jasa Penilai Publik memiliki tanggung jawab dalam hal menjalankan kode etik penilai publik serta standarisasi penilai Indonesia.

3. Menyelesaikan Sengketa Apabila Terjadi

Ketika suatu Kantor Jasa Penilai Publik melakukan suatu penilaian terhadap suatu aset yang bersengketa, penyelesaian yang dilakukan diantaranya:

  1. Menggunakan penilaian melalui penyesuaian khusus yang diatur dalam SPI 2013
  2. Melakukan beberapa kali survei objek penilaian.
  3. Kantor Jasa Penilai Publik berhak menolak melakukan penilaian aset apabila terjadi ancaman pembunuhan atau melukai dari orang lain.

Gebyar Properti merupakan agen properti terpercaya, telah membantu puluhan konsumen mendapatkan rumah yang tepat. Berminat dengan project yang kami pasarkan? Silahkan klik link disini! Atau Whatsapp kami disini!

Referensi:

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Isi Form Berikut Dapatkan Promo dan Konsultasi Gratis